WD I Fisipol UWM: Pemahaman Misinformasi, Disinformasi dan Malinformasi

Kita perlu juga menjaga agar media sosial maupun gawai yang kita gunakan sehari-hari tidak lantas membocorkan data pribadi kita ke pihak lain. Kita harus mengatur privasi kita di layanan pada ponsel. Hal ini disampaikan oleh Tommy Satriadi Nur Arifin, S.I.Kom., M.A. yang merupakan Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dalam Workshop Literasi Digital: Etika Digital untuk Generasi Online pada Senin (25/9/2023) di Kampus Terpadu UWM, Banyuraden, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Forum Rektor Indonesia. Acara ini diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. Acara ini juga menghadirkan narasumber Puji Qomariyah, S.Sos., M.Si. yang merupakan Wakil Rektor III UWM.

Lebih lanjut, Tommy mengemukakan bahwa sesuai dengan pasal 28G UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

“Jika data pribadi tidak dijaga atau disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab. Dan akibatnya kita dapat terkena tindak kejahatan atau kriminal ataupun terkena diskriminasi atau prasangka buruk,” ungkap Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Komunikasi UWM ini.

Agar tidak termakan hoaks atau berita yang tidak benar, maka setiap informasi yang tersaji perlu dibaca secara utuh. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari sepotong-sepotong saja. “Berpikir kritis, logis dan jernih ketika mendapatkan sebuah informasi. Jangan mudah baper atau terpancing, karena hoaks kerap dibuat untuk menyinggung emosi,” tambahnya.

Jika menemukan bullying atau lebih tepatnya cyberbully, maka tidak harus bertindak. “Setelah mengidentifikasi pelaku, kita dapat melaporkan ke guru atau sekolah jika cyberbully tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Jika cyberbully sudah mengarah ke tindak kekerasan, maka kita harus segera menghubungi pihak kepolisian,” pungkasnya.

Sumber: https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/wd-i-fisipol-uwm-pemahaman-misinformasi-disinformasi-dan-malinformasi

Scroll to top